Dalam era globalisasi, kegiatan impor menjadi bagian penting dari perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak lepas dari kebutuhan untuk mengimpor berbagai barang, baik bahan baku, barang modal, maupun produk konsumsi. Namun, agar arus impor tetap terkendali, pemerintah menerapkan kebijakan tarif dan non tarif sebagai instrumen pengaturan. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk melindungi industri dalam negeri, menjaga kualitas produk, dan mengatur stabilitas ekonomi nasional.
Kebijakan tarif adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan pungutan bea masuk atau pajak terhadap barang impor. Besarnya tarif ditentukan berdasarkan jenis barang, nilai barang, atau jumlah barang yang diimpor. Contohnya adalah tarif bea masuk pada produk otomotif, tekstil, atau elektronik. Sementara itu, kebijakan non-tarif adalah kebijakan yang mengatur impor tanpa pungutan langsung, melainkan melalui aturan pembatasan atau persyaratan tertentu. Misalnya kuota impor, persyaratan standar mutu (SNI), hingga larangan impor pada produk tertentu.
Ada beberapa jenis kebijakan tarif dalam Impor yaitu Bea Masuk Ad Valorem yang merupakan jenis pungutan impor yang dikenakan berdasarkan persentase dari nilai barang impor. Jadi, besarnya bea masuk ditentukan dengan mengalikan nilai barang (CIF: Cost, Insurance, and Freight) dengan tarif yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu terdapat Bea Masuk Spesifik dimana bea masuk ini merupakan pungutan impor yang dikenakan berdasarkan pada jumlah, volume, atau satuan fisik barang yang diimpor, bukan pada nilai barang. Dan yang terakhir ada Bea masuk campuran, adalah jenis pungutan impor yang menggunakan kombinasi antara bea masuk ad valorem dan bea masuk spesifik. Artinya, besarnya tarif yang dikenakan bisa berupa persentase dari nilai barang sekaligus jumlah tetap berdasarkan volume atau satuan barang.
Kebijakan non-tarif dalam impor juga dibagi dalam beberapa jenis kebijakan yaitu kebijakan Lisensi Impor yaitu peraturan berkaitan dengan izin khusus yang harus dimiliki oleh importir. Selain izin ada juga peraturan Kuota Impor dimana kebijakan ini mengatur mengenai pembatasan jumlah barang yang boleh masuk. Setelah itu tedapat kebijakan untuk mengatur Standar Kualitas dan Teknis kebijakan ini mengatur syarat standarisasi seperti wajib SNI, Sertifikasi halal, dan standar kesehatan. Selain standar kualitas dan teknis Pemerintah juga membuat kebijakan Larangan Impor yang bertujuan untuk mecegah produk atau barang yang berbahaya atau mengganggu stabilitas masuk dan dijual di dalam negeri. Kebijakan impor bukan hanya saja ditujukan bagi importir ternyata juga ada kebijakan yang diperuntukan bagi industri lokal yaitu Subsidi Domestik kebijakan ini merupakan dukungan bagi industri lokal agar mampu bersaing dengan produk impor.
Kebijakan tarif dan non-tarif sangat penting dalam hal melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk asing. Hal ini dikarenakan produk impor sering kali lebih murah dan bisa mengancam serta merusak pasar dalam negeri dan juga merusak keberlangsungan usaha lokal. Dengan adanya tarif melalui bea masuk dan non- tarif (standar mutu dan kuota) indutri dalam negeri memiliki lebih banyak kesempatan untuk tumbuh dan bersaing. Selain melindungi industri dalam negeri kebijakan tarif maupun non-tarif juga penting dalam hal penerimaan negara, dengan adanya kebijakan tersebut negara bisa membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial. Kebijakan tarif dan non-tarif juga penting bagi keamanan dan kesehatan konsumen. Kebijakan non-tarif seperti penyesuaian terhadap standar SNI, sertifikasi halal dan standar kesehatan berlaku untuk memastiokan produk impor yang dipasarkan aman untuk dipergunakan oleh khalayak umum.
Kebijakan tarif dan non-tarif dalam kegiatan impor merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan perdagangan, melindungi industri lokal, serta menjamin keamanan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, kebijakan ini tidak hanya menjadi alat proteksi, tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah persaingan global.
